JAKARTA- Beberapa perusahaan BUMN melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Di antaranya PT Aerofood Indonesia (Aerofood ACS) dan PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai PHK karyawan terjadi karena adanya kesalahan bisnis proses. Erick mencatat kekeliruan bisnis proses banyak yang
Melakukan survey dan analisa kelayakan customer serta membina hubungan baik dengan dealer mobil. Pria, Usia maks. 28 tahun, Pendidikan D3/S1 semua jurusan,…PostedPosted 30+ days ago Berikutlangkah langkah dalam membuat CV yang disukai HRD apabila melamar di Perusahaan BUMN dan bahkan semua perusahaan Non BUMN. Rivki Sazali. Jumat, 05/08/2022 - 21:38 WIB. Disukai HRD! Contoh Surat Lamaran di Perusahaan BUMN. KLIKKORAN.COM - CV atau surat lamaran bisa menunjukan etika dan niat kita dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan.
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Kalbar Sutarmidji mengungkapkan penyebab lambannya pengerjaan proyek lanjutan pembangunan gedung baru di RSUD Soedarso, Pontianak. Tender untuk pengerjaan tahun anggaran 2020 sempat diulang dan dalam waktu dekat baru akan ditentukan pemenangnya. “Bangun Rumah Sakit Soedarso tender bertele-tele karena pelaksana takut. Saya bilang jangan menangkan,” ungkapnya, Jumat 12/6. Namun demikian, kata Midji, pelaksanaan tender yang diulang sudah berlangsung. Ia ingin pengerjaan gedung baru RSUD kebanggan masyarakat Kalbar itu cepat dilaksanakan. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang memadai cukup mendesak. “Sudah tander ulang, tinggal penentuan pemenang. Harus selesai sesuai target, apalagi selama Covid ini sepertinya perlu mempersiapkan untuk memisahkan ruang pelayanan penyakit menular dan yang tidak menular, serta butuh lab yang aman dan standar,” ujarnya. Orang nomor satu di Kalbar itu lantas membeberkan penyebab tender yang harus diulang. Permasalahan utamanya soal harga penawaran lelang oleh perusahaan konstruksi yang jauh di bawah pagu. Misalnya ia mencontohkan, proyek pembangunan gedung RSUD Soedarso dengan pagu Rp99 miliar ditawar hanya menjadi Rp82 miliar. Atau membuang’ sekitar 20 persen. “Misalnya tender Rp99 miliar, ada yang nawar Rp82 miliar, roboh gedung itu. Jadi jangan asal menang saja. Sekarang kalau Rp82 miliar berarti buang 20 persen, pajak 10 persen, berarti tinggal 70 persen. Gedung RS hanya 70 persen bisa ambruk,” kesalnya. Karena tidak ingin hal itu terjadi ia meminta proyek ditender ulang. Midji tak mau main-main soal kualitas kontruksi bangunan. Karena itu perlu kehati-hatian. Dalam membangun gedung ia mengatakan risikonya cukup tinggi. Jika ada struktur yang rusak, walaupun hanya sedikit, otomatis harus dibongkar habis. “Jangan sampai seperti itu, makanya kami tidak mau. Saya bilang biar tender ulang cari perusahaan yang betul-betul,” tegasnya. Midji memastikan tak punya kepentingan apapun. Jika ada pihak yang menuding dirinya bermain dalam menentukan pemenang proyek, ia pun tak mau ambil pusing. “Yang penting saya tidak terima apapun, terserah orang mau ngomong apa, kalau saya begitu saja. Jangan pikir saya mau kolusi sama perusahaan, saya tidak ada urusan itu. Saya tidak mengerti, cari saja satu perusahaan nama saya, cari saja perusahaan yang berkaitan dengan keluarga saya,” ujarnya. Midji mengaku sudah hafal betul para pemain’ proyek, apa saja perusahaannya dan bagaimana cara kerjanya. Banyak kasus terjadi perusahaan yang menang tender justru menjual’ lagi ke perusahaan lain untuk mengerjakannya. Namun di tengah jalan ketika ada masalah seperti pengerjaan yang tidak dibayar, justru pemerintah yang ditagih oleh perusahaan yang mengerjakan. Padahal pemerintah sudah membayar lunas ke perusahaan pemenang. “Saya sudah beberapa kasus itu. Misal yang menang perusahaan ini, yang kerja perusahaan lain, duit kan kita bayar ke perusahaan yang menang. Perusahaan yang kerja tak dibayar, ada yang sampai sita-sitaan, sita toko, sita tanah. Rupanya perusahaan yang menang ini beli tanah, beli toko,” ceritanya. Bahkan yang lebih lucu lanjut dia, ada perusahaan BUMN yang mau mengerjakan namun menawar sampai 20 persen. Padahal BUMN ini ketika mengerjakan proyek di suatu perusahaan besar sempat dihentikan alias bermasalah. “Nah kerja di suatu perusahaan besar saja BUMN ini dihentikan, nah mau buat masalah di sini lagi. Saya jadi gubernur tak mau buat masalah,” ucapnya. Midji memastikan pemenang tender untuk pengerjaan proyek pemerintah benar-benar perusahaan yang bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian hasilnya tentu bisa maksimal. “Ada yang bilang, oh mengapa pemenang tender selama wali kota, sekarang gubernur, Sutarmidji kan perusahaan itu saja, nah tanya sama orang Pontianak ini kontraktor yang bagus siapa, kalau orang pontianak bilang yang menang tak bagus berarti saya salah. Tapi kalau misalnya bagus, saya benar ini,” pungkasnya. bar PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Kalbar Sutarmidji mengungkapkan penyebab lambannya pengerjaan proyek lanjutan pembangunan gedung baru di RSUD Soedarso, Pontianak. Tender untuk pengerjaan tahun anggaran 2020 sempat diulang dan dalam waktu dekat baru akan ditentukan pemenangnya. “Bangun Rumah Sakit Soedarso tender bertele-tele karena pelaksana takut. Saya bilang jangan menangkan,” ungkapnya, Jumat 12/6. Namun demikian, kata Midji, pelaksanaan tender yang diulang sudah berlangsung. Ia ingin pengerjaan gedung baru RSUD kebanggan masyarakat Kalbar itu cepat dilaksanakan. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang memadai cukup mendesak. “Sudah tander ulang, tinggal penentuan pemenang. Harus selesai sesuai target, apalagi selama Covid ini sepertinya perlu mempersiapkan untuk memisahkan ruang pelayanan penyakit menular dan yang tidak menular, serta butuh lab yang aman dan standar,” ujarnya. Orang nomor satu di Kalbar itu lantas membeberkan penyebab tender yang harus diulang. Permasalahan utamanya soal harga penawaran lelang oleh perusahaan konstruksi yang jauh di bawah pagu. Misalnya ia mencontohkan, proyek pembangunan gedung RSUD Soedarso dengan pagu Rp99 miliar ditawar hanya menjadi Rp82 miliar. Atau membuang’ sekitar 20 persen. “Misalnya tender Rp99 miliar, ada yang nawar Rp82 miliar, roboh gedung itu. Jadi jangan asal menang saja. Sekarang kalau Rp82 miliar berarti buang 20 persen, pajak 10 persen, berarti tinggal 70 persen. Gedung RS hanya 70 persen bisa ambruk,” kesalnya. Karena tidak ingin hal itu terjadi ia meminta proyek ditender ulang. Midji tak mau main-main soal kualitas kontruksi bangunan. Karena itu perlu kehati-hatian. Dalam membangun gedung ia mengatakan risikonya cukup tinggi. Jika ada struktur yang rusak, walaupun hanya sedikit, otomatis harus dibongkar habis. “Jangan sampai seperti itu, makanya kami tidak mau. Saya bilang biar tender ulang cari perusahaan yang betul-betul,” tegasnya. Midji memastikan tak punya kepentingan apapun. Jika ada pihak yang menuding dirinya bermain dalam menentukan pemenang proyek, ia pun tak mau ambil pusing. “Yang penting saya tidak terima apapun, terserah orang mau ngomong apa, kalau saya begitu saja. Jangan pikir saya mau kolusi sama perusahaan, saya tidak ada urusan itu. Saya tidak mengerti, cari saja satu perusahaan nama saya, cari saja perusahaan yang berkaitan dengan keluarga saya,” ujarnya. Midji mengaku sudah hafal betul para pemain’ proyek, apa saja perusahaannya dan bagaimana cara kerjanya. Banyak kasus terjadi perusahaan yang menang tender justru menjual’ lagi ke perusahaan lain untuk mengerjakannya. Namun di tengah jalan ketika ada masalah seperti pengerjaan yang tidak dibayar, justru pemerintah yang ditagih oleh perusahaan yang mengerjakan. Padahal pemerintah sudah membayar lunas ke perusahaan pemenang. “Saya sudah beberapa kasus itu. Misal yang menang perusahaan ini, yang kerja perusahaan lain, duit kan kita bayar ke perusahaan yang menang. Perusahaan yang kerja tak dibayar, ada yang sampai sita-sitaan, sita toko, sita tanah. Rupanya perusahaan yang menang ini beli tanah, beli toko,” ceritanya. Bahkan yang lebih lucu lanjut dia, ada perusahaan BUMN yang mau mengerjakan namun menawar sampai 20 persen. Padahal BUMN ini ketika mengerjakan proyek di suatu perusahaan besar sempat dihentikan alias bermasalah. “Nah kerja di suatu perusahaan besar saja BUMN ini dihentikan, nah mau buat masalah di sini lagi. Saya jadi gubernur tak mau buat masalah,” ucapnya. Midji memastikan pemenang tender untuk pengerjaan proyek pemerintah benar-benar perusahaan yang bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian hasilnya tentu bisa maksimal. “Ada yang bilang, oh mengapa pemenang tender selama wali kota, sekarang gubernur, Sutarmidji kan perusahaan itu saja, nah tanya sama orang Pontianak ini kontraktor yang bagus siapa, kalau orang pontianak bilang yang menang tak bagus berarti saya salah. Tapi kalau misalnya bagus, saya benar ini,” pungkasnya. bar
Adaperusahaan yang sedang membuka kesempatan lowongan kerja Bumn, Semua Jurusan, Staf Administrasi, Credit Marketing Officer, Kolektor dan banyak lagi di daerah Pontianak melalui Indeed.com. Lowongan Bumn, Semua Jurusan bulan Oktober 2021 di Pontianak | Indeed.com
Perusahaan BUMN - PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, atau disingkat PGN, mulanya adalah sebuah perusahaan gas swasta milik Belanda be... Perusahaan BUMN - Didirikan pada 1 Januari 1961 Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang memainkan per... Perusahaan BUMN - PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, disingkat PT PP Persero Tbk namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja, a... Perusahaan BUMN - PT. Virama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang konsultasi teknik dan manajemen. Pa... Perusahaan BUMN - PT Primissima merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil, yakni pemintalan dan pertenunan yang memp... PerusahaanBUMN - PT Taruna Tirta Prakasya VTP adalah Badan Usaha Milik Negara, bergerak dibidang Jasa logistik memiliki jaringan cabang t... Kerja Bumn di Pontianak Cari di antara 30.000+ lowongan kerja terbaru Pekerjaan penuh waktu, sementara dan paruh waktu Langganan informasi lowongan kerja Cepat & Gratis Pemberi kerja terbaik di Pontianak Kerja: Bumn - dapat ditemukan dengan mudah!
PONTIANAK – Berhasil tingkatkan produktivitas usaha pelaku UMKM binaan di Rumah BUMN RB Sintang dan Sekadau, PLN raih penghargaan dari Kementerian BUMN. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Staf Ahli Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, kepada General Manager PLN UID Kalbar, Mochamad Soffin Hadi, pada acara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI dengan thema Corak Corak Kalbar di kawasan Rumah Radakng, Pontianak pada Jum’at, tanggal 9 Desember 2022. Dalam kegiatan ini, PLN yang telah membina ratusan pelaku UMKM di RB Sintang dan Sekadau mendapatkan penghargaan bersama perusahaan BUMN lainnya yang ada di Kalimantan Barat yang dianggap telah berkontribusi secara aktif dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal. Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa seluruh BUMN sebagai aset milik negara berkomitmen untuk turut serta dalam membangun perekonomian Indonesia. “Kami sepenuhnya menyadari bahwa tulang punggung perekonomian bangsa ini justru berada di punggung para pelaku UMKM. Jadi, untuk membangun Indonesia, penting untuk memastikan pelaku UMKM ini mampu menjalankan usahanya tanpa halangan berarti,” kata Erick Thohir. General Manager PLN UID Kalbar, Mochamad Soffin Hadi, mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM yang tergabung di RB Sintang dan Sekadau. “Untuk meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM binaan, kami lakukan berbagai pelatihan keterampilan minimal 1 kali dalam sebulan,” tutur Soffin. Ia menyebutkan, rata-rata pelaku UMKM di RB Sintang dan Sekadau menjalankan usaha kuliner dan handy craft. Diakuinya, untuk meningkatkan kualitas usaha pihaknya juga telah membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian, Sertifikasi Produk Perijinan Industri Rumah Tangga SP-PIRT dari Dinas Kesehatan, Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI, Ijin Merk Dagang dari Kemenkumham melalui Dirjen Hak Cipta, serta Izin Edar dari BPOM RI bagi pelaku UMKM yang menjalankan usaha pengobatan herbal dan obat-obatan tradisional. Dikatakannya, saat ini 10 UMKM binaan di RB Sintang dan 15 UMKM binaan di RB Sekadau telah menerima penetapan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Kalbar dan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama RI. “Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sehingga mampu bersaing di pasar digital, nasional, bahkan di pasar internasional. Beberapa UMKM binaan kami saat ini sudah eksis di Pasar Digital market place seperti Buka Lapak, Tokopedia, dan lain-lain,” tutur Soffin. Lebih lanjut Soffin menjelaskan, jenis pelatihan yang dilaksanakan di RB Sintang dan Sekadau antara lain ; Berbagai keterampilan usaha seperti membuat branding produk dan kemasan agar terlihat lebih menarik, pengetahuan teknologi informasi agar pelaku UMKM dapat masuk ke pasar digital dan market place, keterampilan manajerial usaha, serta bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mempelajari aplikasi Si Apik’ Sistem Aplikasi Informasi Keuangan agar para UMKM mampu membuat laporan keuangan secara praktis dan sederhana. Soffin menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong tumbuh-kembangnya usaha para pelaku UMKM sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, namun juga mampu bersaing di pasar internasional. “Kami berharap, apa yang telah kami lakukan dapat mendukung sepenuhnya usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM binaan. Jika UMKM-nya kuat maka perekonomian bangsa Indonesia juga akan semakin kuat, sehingga mampu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bangsa secara adil dan beradab,” tutup Soffin.** PONTIANAK – Berhasil tingkatkan produktivitas usaha pelaku UMKM binaan di Rumah BUMN RB Sintang dan Sekadau, PLN raih penghargaan dari Kementerian BUMN. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Staf Ahli Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, kepada General Manager PLN UID Kalbar, Mochamad Soffin Hadi, pada acara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI dengan thema Corak Corak Kalbar di kawasan Rumah Radakng, Pontianak pada Jum’at, tanggal 9 Desember 2022. Dalam kegiatan ini, PLN yang telah membina ratusan pelaku UMKM di RB Sintang dan Sekadau mendapatkan penghargaan bersama perusahaan BUMN lainnya yang ada di Kalimantan Barat yang dianggap telah berkontribusi secara aktif dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal. Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa seluruh BUMN sebagai aset milik negara berkomitmen untuk turut serta dalam membangun perekonomian Indonesia. “Kami sepenuhnya menyadari bahwa tulang punggung perekonomian bangsa ini justru berada di punggung para pelaku UMKM. Jadi, untuk membangun Indonesia, penting untuk memastikan pelaku UMKM ini mampu menjalankan usahanya tanpa halangan berarti,” kata Erick Thohir. General Manager PLN UID Kalbar, Mochamad Soffin Hadi, mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM yang tergabung di RB Sintang dan Sekadau. “Untuk meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM binaan, kami lakukan berbagai pelatihan keterampilan minimal 1 kali dalam sebulan,” tutur Soffin. Ia menyebutkan, rata-rata pelaku UMKM di RB Sintang dan Sekadau menjalankan usaha kuliner dan handy craft. Diakuinya, untuk meningkatkan kualitas usaha pihaknya juga telah membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian, Sertifikasi Produk Perijinan Industri Rumah Tangga SP-PIRT dari Dinas Kesehatan, Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI, Ijin Merk Dagang dari Kemenkumham melalui Dirjen Hak Cipta, serta Izin Edar dari BPOM RI bagi pelaku UMKM yang menjalankan usaha pengobatan herbal dan obat-obatan tradisional. Dikatakannya, saat ini 10 UMKM binaan di RB Sintang dan 15 UMKM binaan di RB Sekadau telah menerima penetapan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Kalbar dan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama RI. “Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sehingga mampu bersaing di pasar digital, nasional, bahkan di pasar internasional. Beberapa UMKM binaan kami saat ini sudah eksis di Pasar Digital market place seperti Buka Lapak, Tokopedia, dan lain-lain,” tutur Soffin. Lebih lanjut Soffin menjelaskan, jenis pelatihan yang dilaksanakan di RB Sintang dan Sekadau antara lain ; Berbagai keterampilan usaha seperti membuat branding produk dan kemasan agar terlihat lebih menarik, pengetahuan teknologi informasi agar pelaku UMKM dapat masuk ke pasar digital dan market place, keterampilan manajerial usaha, serta bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mempelajari aplikasi Si Apik’ Sistem Aplikasi Informasi Keuangan agar para UMKM mampu membuat laporan keuangan secara praktis dan sederhana. Soffin menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong tumbuh-kembangnya usaha para pelaku UMKM sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, namun juga mampu bersaing di pasar internasional. “Kami berharap, apa yang telah kami lakukan dapat mendukung sepenuhnya usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM binaan. Jika UMKM-nya kuat maka perekonomian bangsa Indonesia juga akan semakin kuat, sehingga mampu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bangsa secara adil dan beradab,” tutup Soffin.**
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Pemutusan Hak Kerja (PHK) di lingkup BUMN merupakan akibat yang timbul dari bentuk bisnis proses yang salah. Hal ini mencakup kondisi perusahaan BUMN yang tidak sehat, dan harus dikoreksi. Sebagai informasi, PT Aerofood Indonesia (Aerofood ACS) yang tidak lain adalah perusahaan catering yang menyediakan Oleh Edward UP Nainggolan*   Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan salah satu menteri yang menjadi sorotan publik yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Tohir. Usianya relatif muda dan belum berpengalaman di birokrasi. Namun dia harus mengurus 143 BUMN dengan total aset triliun. Bidang usahanya sangat beraneka ragam dan permasalahannya sangat pelik. Penetapan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memberikan harapan besar untuk memajukan BUMN. Erick Tohir merupakan pengusaha muda yang sukses, professional dan tidak mempunyai ‘dosa’ masa lalu di pemerintahan. Tantangan dalam meningkatkan kinerja BUMN tidaklah mudah. Dibutuhkan ketegasan, konsistensi, dan Erick juga harus tegas menolak KKN dan konflik kepentingan, Kondisi dan Kinerja BUMN Sesuai UU No 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal langsung. BUMN merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan, yang tatakelola keuangannya berbeda dengan APBN. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu badan usaha perseroan Persero dan perusahaan umum Perum. Sebelum UU tahun 2003 berlaku, terdapat Perusahaan Jawatan Perjan, namun dengan UU tersebut, Perjan ditiadakan. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh pemerintah, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham dan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Perum didirikan di samping untuk mengejar keuntungan juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Pada 2017, jumlah BUMN sebanyak 115 BUMN dengan rincian 14 perum, 84 persero, dan 17 persero Tbk go public. Namun pada 2018 jumlah BUMN tersebut menyusut menjadi 143 dengan jumlah aset triliun, naik sebesar 12 persen dibandingkan 2017 yang sebesar triliun. BUMN beroperasi pada 14 sektor usaha antara lain, industri pengolahan misalnya PT Semen Indonesia Tbk, Informasi dan telekomunikasi misalnya PT Telkom Tbk, jasa keuangan dan asuransi misalnya Bank BRI Tbk, jasa konstruksi misalnya PT Adhi Karya Tbk, Perdagangan besar dan eceran misalnya Perum Bulog, pertambangan dan penggalian misalnya PT Pertamina, Pertanian dan Kehutanan misalnya PT Perkebunan Nusantara, Transportasi dan pergudangan misalnya PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura dan Pelabuhan Indonesia. Secara umum, bidang usaha BUMN tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia bahkan ada yang menguasai hajat hidup rakyat yaitu Pertamina dan PLN. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh BUMN terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2015 pendapatan seluruh BUMN adalah sebesar triliun, menjadi triliun pada 2018. Jumlah pendapatan BUMN tersebut melebihi pendapatan APBN pada 2018 yang sebesar triliun. Namun demikan, masih terdapat 12 BUMN yang merugi antara lain yaitu PT. Krakatau Steel Tbk, Perum Bulog, PT. Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT. Sang Hyang Seri dan Indofarma. Penyebab terjadi kerugian pada BUMN tersebut, antara lain pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target, meningkatkan beban keuangan, beban adminitrasi/umum, dan inefiensi. Peran BUMN dalam Pembangunan Terdapat empat komponen yang berperan dalam pembangunan nasional yaitu Pemerintah, BUMN/ BUMD, Badan Usaha Swasta, Masyarakat, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU. Peran BUMN dalam perekonomian dan pembangunan nasional baik yang berorientasi pertumbuhan economic growth dan kesejahteraan rakyat basic needs sangat vital. Dengan jumlah BUMN sebanyak 143, beroperasi pada 14 sektor yang strategis dan jumlah aset yang mencapai triliun, dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Nasional, bahkan menjadi salah satu agent of development tingkat global. Adapun peran BUMN dalam pembangunan nasional antara lain Pertama, sumber pendanaan APBN. Dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui APBN, Pemerintah membutuhkan dana yang besar dari Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Setiap tahun, sumbangan BUMN terhadap pendapatan perpajakan dan PNBP semakin Bagian laba BUMN masuk PNBP yang disetor ke Kas Negara, pada tahun 2018 mencapai Rp 40,34 triliun, sementara pendapatan pajak yang disumbangkan sekitar Rp217 triliun Kedua, kontribusi melalui belanja modal BUMN. Salah satu kontribusi BUMN dalam pembangunan nasional adalah meningkatnya capital expenditure/capex belanja modal BUMN, yang menjadi salah satu pengerak perekonomian dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2014, capex BUMN hanya sebesar Rp223 triliun sementara tahun 2018 mencapai Rp563 triliun atau naik lebih dari 250%. Ketiga, pembangunan Infrastruktur. Salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik antara lain akan meningkatkan multiplier effects, daya saing usaha, pemerataan, distribusi dan konektivitas. Sesuai IMD World Competitivness Yearbook 2019, daya saing infrastruktur Indonesia masih berada di posisi 53 dari 137 negara, masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menggenjot pembangunan infrastruktur mendekati angka standar global yaitu 70% dari Produk Domestik Bruto saat ini stock infrastruktur Indonesia baru 38% dari PDB. Keempat, selama lima tahun terakhir ini, BUMN telah menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur antara lain dengan membangun jalan tol sebanyak 18 ruas atau 398 KM sampai akhir 2018, melaksanakan program 35 gigawatt listrik, membangun beberapa bandara dan pelabuhan, membangun/memperbaiki jalur/stasiun kereta api dan menciptakan harga BBM yang satu harga di Papua, sama dengan di pulau Jawa Kelima, memberikan pelayanan yang meringakan masyarakat dan/atau daerah terpencil melalui public service obligation PSO yang dilakukan oleh PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Pelni Perusahaan Palayaran dan Perum Bulog Di samping berperan dalam pembangunan nasional, BUMN diharapkan dapat berperan di tingkat global mengingat jumlah asetnya yang cukup besar. Jumlah aset BUMN tersebut jauh melebihi aset super holding company Temasek Singapura yang bernilai triliun dan Khazanah Malaysia sebesar Rp463,59 triliun. Meningkatkan Kinerja BUMN Melihat potensi BUMN yang sangat besar, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja BUMN yaitu dengan meningkatkan value BUMN dan return untuk Pemerintah. Oleh sebab itu beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghindari terjadinya agency problem ketidakselarasan kepentingan manajemen dengan pemilik, menghindari intervensi politik yang sering menghambat ekpansi bisnis dan inefisiensi, menempatkan profesional sesuai bidangnya di jajaran direksi/manajemen BUMN dan melakukan restrukturisasi BUMN yang berkinerja rendah. Semoga BUMN menjadi badan usaha yang memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia sesuai dengan motonya “BUMN Hadir Untuk Negeri”. * Penulis adalah Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kalbar. Oleh Edward UP Nainggolan*   Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan salah satu menteri yang menjadi sorotan publik yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Tohir. Usianya relatif muda dan belum berpengalaman di birokrasi. Namun dia harus mengurus 143 BUMN dengan total aset triliun. Bidang usahanya sangat beraneka ragam dan permasalahannya sangat pelik. Penetapan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memberikan harapan besar untuk memajukan BUMN. Erick Tohir merupakan pengusaha muda yang sukses, professional dan tidak mempunyai ‘dosa’ masa lalu di pemerintahan. Tantangan dalam meningkatkan kinerja BUMN tidaklah mudah. Dibutuhkan ketegasan, konsistensi, dan Erick juga harus tegas menolak KKN dan konflik kepentingan, Kondisi dan Kinerja BUMN Sesuai UU No 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal langsung. BUMN merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan, yang tatakelola keuangannya berbeda dengan APBN. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu badan usaha perseroan Persero dan perusahaan umum Perum. Sebelum UU tahun 2003 berlaku, terdapat Perusahaan Jawatan Perjan, namun dengan UU tersebut, Perjan ditiadakan. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh pemerintah, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham dan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Perum didirikan di samping untuk mengejar keuntungan juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Pada 2017, jumlah BUMN sebanyak 115 BUMN dengan rincian 14 perum, 84 persero, dan 17 persero Tbk go public. Namun pada 2018 jumlah BUMN tersebut menyusut menjadi 143 dengan jumlah aset triliun, naik sebesar 12 persen dibandingkan 2017 yang sebesar triliun. BUMN beroperasi pada 14 sektor usaha antara lain, industri pengolahan misalnya PT Semen Indonesia Tbk, Informasi dan telekomunikasi misalnya PT Telkom Tbk, jasa keuangan dan asuransi misalnya Bank BRI Tbk, jasa konstruksi misalnya PT Adhi Karya Tbk, Perdagangan besar dan eceran misalnya Perum Bulog, pertambangan dan penggalian misalnya PT Pertamina, Pertanian dan Kehutanan misalnya PT Perkebunan Nusantara, Transportasi dan pergudangan misalnya PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura dan Pelabuhan Indonesia. Secara umum, bidang usaha BUMN tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia bahkan ada yang menguasai hajat hidup rakyat yaitu Pertamina dan PLN. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh BUMN terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2015 pendapatan seluruh BUMN adalah sebesar triliun, menjadi triliun pada 2018. Jumlah pendapatan BUMN tersebut melebihi pendapatan APBN pada 2018 yang sebesar triliun. Namun demikan, masih terdapat 12 BUMN yang merugi antara lain yaitu PT. Krakatau Steel Tbk, Perum Bulog, PT. Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT. Sang Hyang Seri dan Indofarma. Penyebab terjadi kerugian pada BUMN tersebut, antara lain pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target, meningkatkan beban keuangan, beban adminitrasi/umum, dan inefiensi. Peran BUMN dalam Pembangunan Terdapat empat komponen yang berperan dalam pembangunan nasional yaitu Pemerintah, BUMN/ BUMD, Badan Usaha Swasta, Masyarakat, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU. Peran BUMN dalam perekonomian dan pembangunan nasional baik yang berorientasi pertumbuhan economic growth dan kesejahteraan rakyat basic needs sangat vital. Dengan jumlah BUMN sebanyak 143, beroperasi pada 14 sektor yang strategis dan jumlah aset yang mencapai triliun, dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Nasional, bahkan menjadi salah satu agent of development tingkat global. Adapun peran BUMN dalam pembangunan nasional antara lain Pertama, sumber pendanaan APBN. Dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui APBN, Pemerintah membutuhkan dana yang besar dari Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Setiap tahun, sumbangan BUMN terhadap pendapatan perpajakan dan PNBP semakin Bagian laba BUMN masuk PNBP yang disetor ke Kas Negara, pada tahun 2018 mencapai Rp 40,34 triliun, sementara pendapatan pajak yang disumbangkan sekitar Rp217 triliun Kedua, kontribusi melalui belanja modal BUMN. Salah satu kontribusi BUMN dalam pembangunan nasional adalah meningkatnya capital expenditure/capex belanja modal BUMN, yang menjadi salah satu pengerak perekonomian dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2014, capex BUMN hanya sebesar Rp223 triliun sementara tahun 2018 mencapai Rp563 triliun atau naik lebih dari 250%. Ketiga, pembangunan Infrastruktur. Salah satu faktor utama untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik antara lain akan meningkatkan multiplier effects, daya saing usaha, pemerataan, distribusi dan konektivitas. Sesuai IMD World Competitivness Yearbook 2019, daya saing infrastruktur Indonesia masih berada di posisi 53 dari 137 negara, masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menggenjot pembangunan infrastruktur mendekati angka standar global yaitu 70% dari Produk Domestik Bruto saat ini stock infrastruktur Indonesia baru 38% dari PDB. Keempat, selama lima tahun terakhir ini, BUMN telah menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur antara lain dengan membangun jalan tol sebanyak 18 ruas atau 398 KM sampai akhir 2018, melaksanakan program 35 gigawatt listrik, membangun beberapa bandara dan pelabuhan, membangun/memperbaiki jalur/stasiun kereta api dan menciptakan harga BBM yang satu harga di Papua, sama dengan di pulau Jawa Kelima, memberikan pelayanan yang meringakan masyarakat dan/atau daerah terpencil melalui public service obligation PSO yang dilakukan oleh PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Pelni Perusahaan Palayaran dan Perum Bulog Di samping berperan dalam pembangunan nasional, BUMN diharapkan dapat berperan di tingkat global mengingat jumlah asetnya yang cukup besar. Jumlah aset BUMN tersebut jauh melebihi aset super holding company Temasek Singapura yang bernilai triliun dan Khazanah Malaysia sebesar Rp463,59 triliun. Meningkatkan Kinerja BUMN Melihat potensi BUMN yang sangat besar, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja BUMN yaitu dengan meningkatkan value BUMN dan return untuk Pemerintah. Oleh sebab itu beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghindari terjadinya agency problem ketidakselarasan kepentingan manajemen dengan pemilik, menghindari intervensi politik yang sering menghambat ekpansi bisnis dan inefisiensi, menempatkan profesional sesuai bidangnya di jajaran direksi/manajemen BUMN dan melakukan restrukturisasi BUMN yang berkinerja rendah. Semoga BUMN menjadi badan usaha yang memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia sesuai dengan motonya “BUMN Hadir Untuk Negeri”. * Penulis adalah Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kalbar. ApabilaAnda adalah perusahaan yang menjual Pontianak , Segera Daftarkan Perusahaan Anda di Indotrading.com adalah Media Iklan khusus Perusahaan berupa Toko, Importir, Distributor, Trading, Jasa, Supplier, Pabrik, Eksportir Pontianak.Kami tidak menjual barang yang berkaitan dengan Pontianak. Safari Ramadhan ini bentuk kami silaturahim dengan sejumlah keluarga besar panti asuhan yang ada di Kalbar. Agenda ini juga dilakukan oleh BUMN yang ada di seluruh IndonesiaPontianak ANTARA - Tiga Badan Usaha Milik Negara BUMN yang ada di Pontianak yakni PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Perum Perindo dan PT Perkebunan Nusantara XIII mengelar Safari Ramadhan 1440 Hijriah. "Safari Ramadhan ini bentuk kami silaturahim dengan sejumlah keluarga besar panti asuhan yang ada di Kalbar. Agenda ini juga dilakukan oleh BUMN yang ada di seluruh Indonesia," ujar Direktur Kepatuhan dan SDM Askrindo, Firman Berahimadi Pontianak, Jumat. Ia menyebutkan pada momen safari tersebut juga dilakukan penyaluran santunan kepada lima panti asuhan yakni Panti Asuhan Ar- Ridho, Nurul Iman, Khatulistiwa Berbagi, Hisbah Almizan dan Darul Khoiroot. "Setiap panti disalurkan bantuan senilai Rp20 juta. Kita berharap bantuan tersebut dapat membantu pihak panti dan santri. Melalui kegiatan ini mereka merasa memiliki BUMN," jelas dia. Di hadapan para anak panti ia berharap untuk terus serius menimba ilmu. Sehingga ke depan terus menjadi generasi anak bangsa yang terbaik. "Apalagi di sini ada hafiz. Saya harapkan yang lainnya semua jadi hafiz," papar dia. Dalam Safari Ramadhan 1440 Hijriah tersebut juga dihadirkan dogeng dan tausiah serta buka puasa bersama. Sementara itu, Direktur Keuangan Perum Perikanan Indonesia, Arief Goentoro, menambahkan bahwa partisipasi Perum Perikanan Indonesia pada program rangkaian BHUN 2019 bersama Askrindo dan PTPN XIII ini merupakan bagian dari komitmen bersama perusahaan BUMN sebagai agen pembangunan turut memotivasi masyarakat dengan terjun secara langsung menyapa para penduduk ke berbagai pelosok di beberapa kota di Indonesia. "Masyarakat adalah pemangku kepentingan prioritas kami sebagai perusahaan BUMN dan melalui kegiatan ini telah mencakup Sustainable Development Goals SDGs secara global yakni dengan menciptakan keseimbangan dimensi pembangunan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,"papar dia. Sementara itu juga, Kepala Corporate Secretary PTPN XII, Ahmad Ridwan menambahkan bahwa selain safari Ramadhan, pihaknya yang sinergi tiga BUMN juga akan menggelar pasar murah. "Ada paket sembako murah yang akan kita jual besok di Pontianak Timur. Sembako senilai kita jual kata dia. Pada 2019 ini lanjutnya, tiga BUMN tersebut akan terus berbagi termasuk pada momen 17 Agustus 2019 dan Natal 2019 mendatang. "Rangkai - rangkai kegiatan BUMN hadir untuk negeri terus kit sinergi kan," kata DediEditor Ahmad Buchori COPYRIGHT © ANTARA 2019 Pa7Sy4.
  • h8v41bcrcb.pages.dev/207
  • h8v41bcrcb.pages.dev/330
  • h8v41bcrcb.pages.dev/346
  • h8v41bcrcb.pages.dev/43
  • h8v41bcrcb.pages.dev/91
  • h8v41bcrcb.pages.dev/338
  • h8v41bcrcb.pages.dev/217
  • h8v41bcrcb.pages.dev/92
  • h8v41bcrcb.pages.dev/336

    • perusahaan bumn yang ada di pontianak